Posted by : Alamin Rayyiis Selasa, 02 Desember 2008

Unsur kedua dari ideologi Muhammadiyah selain paham agama ialah hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dalam slogan “Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku”-, kami kira jelas dan lugas pembahasaan dari apa yang kami nukil dari pernyataan tokoh DR. H. Haedar Nashir, M.Si.

Secara hirierki, artikulasi paham Muhammadiyah dimulai dengan pengejawantahan ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Ya, setelah memahami muhammadiyah sebagai ideoloi Islam, selanjutnya kita juga harus tahu bahwa yang dicitakan oleh para pendahulu Muhammadiyah adalah juga sebagai gerakan. Layaknya menanam wineh, bibit tersebut selalu dicitakan untuk terus tumbuh, berbuah dan bisa eksis hingga kalau diziinkan Allah, pohon yang terus berkembang tersebut mati kala hari kiyamat tiba.

Tepat 18 November 1912 yang lalu, sosok teduh dan bijak bernama KH. Ahmad Dahlan memantapkan azam untuk mendirikan sebuah faham keislaman yang ia coba luruskan ke jalan yang jauh dari penyimpangan, dan untuk menjaga kelangsungan nya dibentuklah wadah organisasi yang kelak dinamakan Muhammadiyah. Sebagai wujud legitemasi suatu organisasi di zaman sejarah, maka tanggal 20 Desember di tahun yang sama KH. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan izin ke pemerintahan Hindia-Belanda, walaupun penerimaan dan pengesahaan dari pemerintah kala itu adalah 2 tahun kemudian tidak lantas menyurutkan gerakan belia Muhammadiyah.

Sebagai gerakan umum lainnya, beliau sudah menggagas tidak hanya secara kultural, tapi dari struktural keorganisasian sudah menyusun hal terseabut; hingga ditetapkan bahwa pimpinan pusat kala itu adalah beliau sendiri, sekretaris; H. Abdullah Siradj dengan 7 anggota pembantu. Gerakan Muhammadiyah yang masih terhitung sebagai gerakan baru dan berumuran jagung senantiasa masih dalam pengawasan pihak pemerintahan asing, dan dalam lingkaran tersebut dengan berbagai spekulasi, gerakan tersebut eksis dan tidak mengalami guncangan berarti, paling tidak untuk saat itu.


Tahun dimana pihak imperialis Belanda memberi izin resmi persyarikatan ditanggapi secara produktif oleh para anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Ditahun 1914, dua tahun setelah didirikan Muhammadiyah, kaum wanita kala itu ikut berperan produktif dalam pengembangan dakwah dan ideologi persyarikatan tersebut; SAPATRESNA, sebuah kelompok mengaji kaum wanita sekaligus sebagai badan otonom persyarikatan Muhammadiyah yang khusus membidani bidang kewanitaan.

Bermula dari sana Muhammadiyah sebagai ideologi "pergerakan" semakin bisa menerjemahkan paham islam yang diperjuangkan. Sebagai bukti konkrit dari prinsip diatas adalah semakin menjamurnya badan-badan keorganisasian yang bergerak diseluruh lini masyarakat, keagamaan yang menjadi target point utama disusul dengan kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan dan lainnya.

Dari badan otonom SAPATRESNA yang akhirnya di tahun 1920 mengalami perubahan nama menjadi seperti yang kita kenal 'Aisyah, mengalami kegiatan yang cukup progresif, seperti diadakannya pengajian "Wal Ashr", diwajibkannya peserta pengajian untuk memakai kerudung putih dan kegiatan simbolik lain dengan tanpa melupakan esensi hal-hal simbolis tersebut. Masih dizaman imperial, kegiatan pengajian resmi pun semakin semarak, seperti "Pengajian Malam Jum'at" yang resmi didirikan pada tahun 1917. Selang satu tahun kemudian, tahun 1918, Hizbul Wathan sebagai organisasi kepanduan Muhammadiyah didirikan, sebagai bentuk kontribusi pemuda Muhammadiyah terhadap kultur pendidikan. Menyusul tahun 1920 persyarikatan Muhammadiyah mempunyai media massa bernama "Suara Muhammadiyah". Bahkan di tahun 1927 Muhammadiyah sudah mempunyai lebih dari 176 cabang ditambah 68 cabang 'Aisyah, kesemuanya tersebar diseluruh daerah kekuasaan Hindia Belanda.

Yang menakjubkan dari eksistensi pergerakan persyarikatan ditengah-tengah kekuasaan imperialis lainnya adalah, keberanian mereka dalam mengidentitaskan lembaga-lembaga pendidikan yang semula didominasi imperialisme. Lebih lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, sekolah-sekolah yang semula bernamakan dan beridentitas kepemerintahan Belanda segera diganti dengan pengistilahan bahasa Indonesia. Sebagai contoh; Kweekschool Muhammadiyah/Istri diganti menjadi Madrasah Mu'allimin/ Mu'allimat - Normaalschool Muhammadiyah diganti menjadi Sekolah Guru Muhammadiyah dan masih banyak lembaga pendidikan yang mengalami pengidentitasan indonesia lainnya. Dan mulai saat itu perkembangan persyarikatan secara jelas terangkat dipermukaan lewat pendidikan.

Diwakili pendataan diatas, sebenarnya ada gejolak tersendiri yang kala itu berlangsung antara kehidupan berbangsa dan beragama di tengah-tengah penguasaan imperialisme.

350 tahun dijajah Belanda, tapi "bukan" untuk awal abad 19 hingga kemerdekaan Indonesia 1945. Gaya penjajahan kala itu tidak lagi dengan agresi militer dan pembumihangusan penduduk suatu daerah. Kekuatan kultur masyrakat kala itu sedikit demi sedikit terdominasi kaum pelajar pribumi, sekalipun masih dalam bayang imperialisme kekuatan kaum pelajar secara kultural sudah mulai tumbuh dan berkembang. Berbicara organisasi zaman penjajahan mungkin tidak terlepas dari organisasi lainnya yang telah mendahului. Sebut saja Budi Utomo yang sudah berdiri tahun 1908 dimana KH. Ahmad Dahlan juga aktif disana setahun setelah BU didirikan. Masa itulah yang menjadi titik terang wajah indonesia dalam sejarah kemerdekaannya.

Sekalipun begitu, hal-hal yang menurut pihak kolonial adalah kontras dan dianggap mengganggu eksistensi mereka di Indonesia (Hinda-Belanda) tetap dibekukan oleh pihak kolonial. Sebagai contoh Indische Partij (Partai Indonesia), ia adalah partai politik pertama di Indonesia, satu tujuan mutlak yang membuat mereka berani memplokamirkan sebuah partai politik di tahun 1912 adalah penuntutan mereka akan kemerdekaan Indonesia, dan lantaran hal tersebutlah partai ini dibubarkan pihak kolonial pada tahun 1913. Tidak demikian halnya dengan persyarikatan Muhammadiyah yang sama-sama didirikan pada tahun itu, seperti yang dikemukakan diatas, KH. Ahmad Dahlan meminta izin resmi dalam mendirikan persyarikatan tersebut, sekalipun keputusan izin resmi itu baru didapat 2 tahun setelah pengajuan, yaitu tahun 1914.



Masa sejarah pergerakan Islam Muhammadiyah sangat kontras bila dibandingkan dengan pergerakan Islam lainnya. SI (Syarikat Islam) yang berdiri pada tahun 1911 selang beberapa tahun juga harus bubar seperti Partai Iindoensisa (Indishi Partij). Maka disinilah letak dimana kita harus mempelajari siasat Pendahulu Muhammadiyah dalam menghadapi system kolonial dan imperialis Belanda . Bahkan tidak berhenti disitu saja, pihak komunis yang muncul ke permukaan pada tahun 65-an ternyata sudah mempunyai akar gunung es sejak awal abad 19, dan hal itulah yang membuat SI mempunyai konflik internal hingga terpecah menjadi dua, tidak lain justru karena ada infiltrasi ke dalam oleh pihak komunis yang, notabenenya saat itu, ketika dominasi Belanda mulai melemah mereka mulai mencari celah untuk bisa masuk dengan underground ditubuh lembaga-lembaga pergerakan nasional berhaluan Islam.

Muhammadiyah sebagai pergerakan semakin membuktikan perannya lebih luas lagi, sebagai legitimasi kelembagaan yang berskala nasional, sudah sewajarnya persyarikatan ini semenjak decade kemerdekaan memulai jalannya di bidang politik. Kebijakan awal yang ditempuh tokoh Muhammadiyah dalam tahap ini berjalan dengan ideal, tidak gegabah dan memaksakan aspirasi. Hal tersebut juga klop dengan lembaga social-keagamaan lainnya, tokoh-tokoh ex-SI, Nahdhatl 'Ulama dan lainnya.

Dalam kesepakatan bersama, jauh sebelum era Masyumi, kelompok gabungan ormas-ormas Islam sudah membentuk sebuah lembaga kesatuan yang mewakili segenap kegiatan dan organisasi keagmaan lain, wadah baru yang terbentuk pada tanggal 21 September 1937 mempunyai format federasi atau perwakilan dari ormas Islam. Organisasi tersebut bernama MIAI (Majlis Islam 'Ala Indonesia), diwakili dari Muhammadiyah; KH. Mas Mansur, dari Nahdhiyyah (sebutan untuk orang-orang NU); KH. Abdulwahab Chasbullah dan satu orang lagi sebagai perwakilan non-partai dan ormas; KH. Achmad Dachlan (berbeda dengan KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Dalam tataran ini wacana perpolitikan nasional, sebagai bentuk dakwah, belum terlalu muncul ke permukaan, wajar saja dikarenakan tidaklah mudah membangun perahu perjuangan dibawah payun colonial. Akan tetapi, untuk ke depan, memang diakui bahwa MIAI adalah embrio utama dalam pembentukan multi-periode Masyumi, dikatakan multi-periode karena memang Masyumi di kemudian hari mempunyai fase-fase perjuangan untuk semakin memurnikan dan focus tujuan sebagai organisasi politik Islam yang anti terhadap kolonialisme.

Detik-detik di tahun menjelang kemerdekaan , yaitu tahun 1943, setelah pihak Jepang menganggap bahwa MIAI sudah mulai meretas ke suatu organisasi radikal, maka dengan sigap Jepang membubarkan MIAI, dan diwaktu yang hampir bersamaan mereka merekayasa lembaga tersebut menjadi Masyumi. Disinyalir dalam pembentukan wadah ini, agar pemerintah colonial bisa dengan gampang mengontrol gerak-gerik dari organisasi pergerakan nasional yang semakin hari semakin mempunyai wajah dan identitas jelas, tidak luput didalamnya adalah persyarikatan Muhammadiyah dan lainnya.

Suatu taktik Jepang, sekaligus pembukaan jalan bagi tokoh nasionalis-agamis adalah berdirinya Masyumi. Gerakan penyucian dan semangat mengusung kemerdekaan membuat Masyumi pada tanggal 7-8 November 1945 menjadi Masyumi yang hakiki dan tanpa tunggangan pihak asing. Dalam semangat kesatuan ini pula Muhammadiya beserta ormas lainnya bergabung untuk mengusung satu misi yaitu kemerdekaan. Sekalipun begitu memang tidak dipungkiri bahwa dalam heterogennya komposisi Masyumi juga mempunyai celah dalam hal loyaliyas persatuan. Menjadi suatu tabi'at manusia untuk lebih dominant ke golongan dimana mereka beranjak daripada menjadi bagian general yang dipersatukan. Dan hal inilah yang kelak menjadi tantangan organisasi tersebut setelah pasca-kemerdekaan menyangkut umur dan eksistensinya.

Dasawarsa terakhir, ketika kita lepas dari penjajah Belanda, Jepang dan ideology radikal -komunisme-, peta pergerakan Muhammadiyah semakin jelas. Masa-masa transisi dalam percaturan pemerintahan dan pergerakan pun Muhammadiyah juga mempunyai kontribusi yang bisa diperhitungkan, setelah dinilai mempunyai andil dengan lembaga lainnya dalam perjuangan kemerdekaan lewat pergerakan social, maka di era transisi tersebut Muhammadiyah semakin mempunyai arah dan profesionalisme dalam peran kemasyarakatan dan keagamaan.

Sejak perintisan undang-undang, hatta penyusunan ideology Pancasila, tokoh Muhammadiyah mempunyai peranan yang tak terbantahkan. Menimbang hal tersebut, dalam penguasaan pasca-kemerdekaan, zaman orde Lama dan Baru, Tantangan Muhammdiyah bersama organisasi lainnya tidak lantas surut dan idem. Disaat seperti itu ternyata tidak terlepas dari budaya kritis-sosial, basis keagamaan yang dianggap mewakili khayalak masyarakat menengah dan kebawah, dijadikan sarana dalam penyaluran aspirasi yang belum final oleh pihak pemerintah.

Warisan ideology radikal belum terhapus tuntas, masih ada sisa penjajahan yang justru semakin berani menampakkan wajah setelah imperialis Belanda-Jepang hengkang dari tanah Indonesia. Komunisme berhasil menjadi ideology usungan Soekarna lewat NASAKOM (Nasional-Agama-Komunis). Disaat itu, Muhammadiyah yang ingin melewati jalan tol pergerakan dakwah, pemurnian ajaran Islam, tajdid disetiap kehidupan lini masyarakat untuk kesekian kali mendapat tantangan.

Akan menjadi sebuah wacana menarik bila kita jeli dalam menyikapi kehidupan beragama persyarikatan Muhammadiyah tatkala kelahiran kemerdekaan dimanfaatkan dan ditunggangi pihak yang dalam ideologinya sangat berseberangan. Nasionalisme memang menjembati antar kedua lainnya. Namun untuk Agama dan Komunisme, ibarat api dan air, tidak akan pernah menemui jalan persatuan. Tidak lepas juga setelah itu era dimana Soehart juga sangat klasik dalam menjalankan praktik politik yang tirani. Hingga untuk melacak data-data tersebut serasa terbungkam karena memang "kebebasan" di eranya sangat minim peran.

Sebagai hasil akumulasi dari tarik ulur peran persyarikatan diatas, Muhammadiyah semakin meremajakan diri dengan identitas yang jelas dalam praktik kepartaian. Eksperimen masa lalu dan trauma dari pemerintahan yang lepas control keagamaan, untuk tidak mengatakan sekuler dan tirani, Muhammadiyah mulai tegas dalam mengambil sikap politik. Kalau dahulu peran Muhammadiyah dalam berpolitik masih terkesan politik-etis maka, hari ini dengan dibarengi arus post-reformasi, Muhammadiyah dan bahkan hampir keseluruhan ormas, mulai mengambil kebijakan baru dalam berpolitik praktis.

PAN, PMB dan derivasi partai lainnya yang menginduk dari ormas keagmaan dan social akan menempuh kotak percaturan baru di tahun 2009 yang akan dating. Akankah Muhammadiyah beserta partai "berwajah" Islam lainnya bisa menjadi payung yang senantiasa eksis dan idenpendent dalam menerjemahkan Matan Keyakinan dan prinsip masing-masing ideology? Maka waktu lah yang akan membuktikannya nanti.
__________________________________

Tambahan:
Daftar Pemimpin Pusat Muhammadiyah dari masa kemasa

1. KH. Ahamd Dahlan 12-23
2. KH. Haji Ibarahim 23-33
3. KH. Hisyam 34-37
4. KH. Mas Mansur 37-43
5. KH. Bagus Hadikusuma 44-53
6. AR. Sutan Mansur 53-59
7. H. Muhammad Yunus Anis 59-61
8. KH. Ahmad Badawi 62-68
9. KH. Faqih Usman 68 (beberapa saat meninggal)
10. KH. AR. Fakhruddin 68-90-an
11. …..

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Profil Saya

Foto saya
Pure soul since 181088. Detail | Knowledge | Touring | Possesif | Humble | Intuitif | Emotional -||- ITTC | al-Azhar | Islamic Party | as-Syafi'i | al-Asy'ari

Blog Archive

- Copyright © Amin Rois -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -